Konpak –Papua Beserta Seluruh Masyarakat Kabupaten Lanny
Jaya Provinsi Papua Minta Polda Papua ,Kejati Papua,Kpk Pusat Dan Kejangung RI.
Segera Tangkap Bupati Lanny Jaya Karena Diduga Menggelapkan Dana Rp
16,764,400,000.00; Milyard
Jakarta
–Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti
Korupsi Provinsi Papua ( KONPAK – PAPUA ) Bersama Seluruh Masyarakat Kabupaten
Lanny Jaya dari Beam –Kuyawage 10 distrik
meminta kepada Aparat Penegak Hukum khususnya yang menangani perkara
Tindak Pidana Korupsi yakni : Kapolda
Papua,Kejati Papua, Kejangung RI dan KPK pusat
untuk segera memanggil dan menangkap Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom,
karena kami menduga bahwa Bupati Befa
Jigibalom telah menggelapkan dana APBD Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp 16.764.400.000,00; milyard.
Ketua Konpak -Papua, Detius Yoman, mengatakan, dugaan kami itu diperkuat dengan data yang diperoleh
pihaknya, dimana pada awal tahun 2013 lalu,
Bupati lanny jaya Befa Jigibalom, perintahkan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Lanny Jaya,
Petrus Wakerkwa untuk segera memberikan surat kuasa kepada bendahara
pengeluaran saudara Selianus Wakur,SE untuk mencairkan dana .
Kami meneliti data dalam SP2D ,kami
telah menemukan hasil dari pada sejumlah dana di keluarkan oleh bendahara
pengeluaran DPPKAD atas permintaan /Perintah Bupati kepada kabag keuangan dan
bendahara pengelaran untuk segera
mencairkan ,akhirnya Pada 1 Januri 2013,
melalui bendahara pengeluaran DPPKAD atas nama Selianus Wakur, SE mencairkan
dana melalui Nomor Rekening 704211006000016 di Bank BPD Papua Cabang
Tiom.
“Berikut ketetarangan
/perincian pencairan dana hibah Ta.2013 Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan
Dana ( SP2D),
1.
Pencairan Pertama
(18/1/2013) sebesar Rp. 9,275,000.000,00.
2.
Pencairan Kedua
(21/1/2013) sebesar Rp. 1,874,400,000.00.
3.
Pencairan Ketiga
(23/3/2013) sebesar Rp. 1,000,000,000.00.
4.
Pencairan Ke empat
(23/1/2013) sebesar Rp.715,000,000.00.
5.
Pencairan Kelima
(25/1/2013 sebesar Rp.2,400,000,000,00.
6.
Pencairan Keenam
(25/1/2013) sebesar Rp. 500,000,000,00.
7.
Dan pencairan Ketujuh (13/2/2013) sebesar
Rp.1,000,000,00,”
“Sesuai data pencairan dana terdapat di SP2D kami laporkan Dir
Reskrimsus Polda Papua, soal dugaan korupsi dana hibah TA 2013, seluruh
masyarakat Lanny Jaya terkejut dan heran karena pencairan, pengeluaran dana
sebesar ini tidak sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan, dimana 18
Januari 2013, KNPI Lanny Jaya tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan
kepemudaan tapi kok ada bantuan dana belanja hibah KNPI Rp 250 juta,`yang
berikut Belanja Hibah Operasional Kampung Sebesar Rp. 25 juta dinilai kurang
volume dana karena biasanya operasional kepala-kepaka kampung terima per kepala kampung Rp 100 juta
melalui dinas terkait, namun pada saat itu Bupati lanny jaya berikan dana
bantuan operasional kampung hanya Rp 25
juta saja, ketiga Belanja Fasilitator Keamanan Sebesar Rp. 2.500.000.000
,bantuan kepada keamanan ini tidak jelas pemberiannya kepada siapa ? apakah
bantuan untuk keamanan TNI atau Polisi sebab aparat keamanan yang ada di Lanny
Jaya ada 3 keamanan yakni : TNI Pasukan
dari Siliwanggi ,Koramil Tiom,sedangkan Keamanan dari pihak kePolisian
ada dua yakni ; Brimob dari Kelapa Gadi Jakarta dan Kapolsek Tiom jadi
bantuan keamanan tentu saja tidak jelas pemberian dan penerimanya,”.
Ketua Konpak –Papua Detius Yoman menilai, pencarian dana sebanyak Rp
16,764,400,000.00 sangat tidak masuk akal dan tidak wajar , sebab aktivitas
pemerintah di kabupaten lanny jaya sendiri pada saat itu belum normal baik karena masih nuansa tahun
baru dan momen Pilgub Papua jadi orang-orang pada sibuk semua dan pada saat itu
juga ada di lanny jaya tapi saya tidak
melihat aktivitas pemerintahan seperti biasanya.
jumlah yang harus terima per kepala kampung Rp. 100,000,000.00, namun
yang di bayar hanya Rp. 25 juta per kepala kampung sedangkan sisanya Rp 75 juta
nanti dibayarkan setelah pemiliha
gubernur kata bupati Befa Jigibalom , dilihat dari pembayaran operasional
kampung hanya separuh 25 juta menurut hemat saya sebagai uang pelicing
dan 75 juta di tahan sebagai jaminan suara,ada suara rekaman saya
pegang sebagai ,saat itu Kata bupati
Befa Jigibalom kepada kepala –kepala bahwa dana Rp 75 juta akan dibayarkan
setelah pemilihan gubernur untuk itu
dana 75 juta saya tahan sebagai jaminan
suara pilgub pada tanggal 29 janoari
2013 baru di bayarkan kata bupati di kediamannya ,” jelasnya.
Dijelaskannya, dana sebesar itu, diyakini digunakan
untuk kepentingan kegiatan lain, karena Januari 2013 hingga akhir Februari
2013, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Lanny Jaya belum diserahkan
ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lanny Jaya.
Parahnya lagi, anggaran tersebut peruntukannya tidak jelas, alias masyarakat
tidak tahu dana itu digunakan untuk apa.
Apakah untuk kepentingan masyarakat ataukah kepentingan pilgub papua sebab pak bupati sendiri salah
tim pemenang nomor 3 LUKMEN.
Bukti-bukti
pencairan anggaran sudah kami miliki seperti SP2D,” ungkapnya.
Ditambahkannya, anehnya lagi anggaran sebesar itu, dihabiskan dalam kurung
waktu dua bulan saja, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas pula. “Ini kan
aneh bagi kami, karena DPA belum dibagikan, dana sudah dicairkan,” tukasnya
lagi.
Mengenai hal itu, pihaknya telah melayankan laporan kepada Reskrimsus Polda
Papua pada tanggal 13 Maret 2013, namun hingga saat ini belum juga ada
menindaklanjutinya, dalam hal ini memanggil dan memeriksa Bupati Befa
Jigibalom, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Lanny Jaya Petrus Wakerkwa dan Bendahara Pengeluaran saudara Selianus
Wakerkwa,SE.
“Kami minta Kapolda Papua segera dan secepatnya memanggil , jangan
menunda-nuda waktu pemeriksaan, karena
bisa saja pihak yang diduga melakukan korupsi ini menghilangkan barang bukti.
Polda Papua jangan melindunggi dan membela para pelaku kejahatan korupsi keuangan Negara dan jangan berikan hak
istimewa bagi pejabat, karena hukum di Indonesia ini adalah semua sama diperlakukan
dihadapan hukum,” pungkasnya
Apa bila
eksekutif,legislatif dan yudikatif membela koruptor di papua sama saja para
pembela ikut menikmati hasil dari pada uang haram ,
Provinsi Papua dan Papua Barat adalah Wilayah kaya raya sumber daya Alam ,beragam
suku & bahasa,saya bangga menjadi sekelumit bagian dari jutaan isi di
dalamnya tapi penyakit koruptor para pejabat papua yg mewabah sindrom
malapetaka bagi rakyatnya Papua .Hukuman mati bagi koruptor bukan solusi tidak
akan pernah terwujud efektifitasnya,jika yg membuat UU adalah pelanggar UU
istilah kata "maling teriak maling" tetap ada saja kendala &
alasan-alasan yg tidak masuk akal jika suatu saat seorang koruptor dihadapkan
kemeja kematian ujung-ujungnya batal dengan argumen tertentu.
Alangkah baiknya sita harta koruptor & penjarakan serta jangan ada
fasilitas mewah dalam sel,miskinkan dia tidak perlu hukuman mati.
Sesuai dengan fakta di lapangan bahwa di provinsi papua pada umumnya kabupaten lanny jaya pada khusunya , terjadi
kejahatan tindak pidana korupsi semakin meningkat,karena dalam kenyataan adanya
perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan
berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang yakni : Ekonomi, Pendidikan
,kesehatan dan social budaya . oleh karena itu, kami minta melakukan upayah
pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu di lakukan secepat mungkun karena
Ulahnya para pejabat papua baik eksekutif ,legislative dan yudikatif ,orang
papua merasa kecewa