KONPAK PAPUA, MENOLAK KEBERADAAN PSK PAPUA

Keberadaan psk luar papua,membunuh orang asli papua

 Jayapura ,31 Desember 2014, Ketua Umum Detius Yoman ,menolak dengan tegas kedatangan PSK luar papua menyebar di seluruh plosokTanah Papua .

Komite nasional pemuda pancasila –anti korupsi Indonesia papua, minta kepada walikota jayapura serrta Pemerinttah kaupaten Jayawijaya, Nabire, Sarmi, Korom, Paniai, Dogiai, Mimika . segera tutup tempat lokalisasi atau tempat mangkal para PSK seperti panji pijat, losmen, bar, diskotik , warung makan yang ada .

Saya sangat kecewa terhadap Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota yang menerbitkan Surat Ijin Usaha kepada pedatang luar papua untuk Membuka Usaha Losmen,Bar,Diskotik,Panji Pijat Tradisional dan Miras.

Pemerintah daerah harusnya lihat Jumlah penduduk orang asli papua. Dilihat dari jumlah penduduk orang asli papua saat ini  hanya 25% dari pada jumlah penduduk saudar-saudar kita pendatang  kurang lebih 75 % . angka kelahiran orang asli papua  menurun dan angka kematian orang asli papua meningkat setiap tahun. angka pengidap penyakit HIV/AIDS bagii  orang asli papua sangat tinggi . kondisi kondisi saat ini terjadi  sangat cepat.

Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten Kota agar segera cabut surat ijin usaha dan harus menolak kehadiran para PSK luar papua.

Pemerintah provinsi papua terkesan berikan peluang bagi PSK.Kami sangat kecewa atas komentar Gubernur Papua, Lukas Enembe ,saat kunjungan kerja di Kabupaten Paniai baru-baru ini ,mengijinkan nona-nona PSK pake kondom. Harusnya pak gubernur papua menolak kedatangan para psk luar papua ,bukan ijinkan PSK .hal ini merupakan kesalahan vatal oleh kepala daerah.

Saya minta kepada Bupati Paniai ,Bupati Jayawijaya, Bupati Mimika, Bupati Jayapura, Wali Kota Jayapura,Bupati merauke, bupati sorong, bupati biak numpor dan  segera Cabut Surat Ijin Tempat Usaha Losmen, Bar, Diskotik, Pijat Tradisional serta tempat lokalisasi se tanah papua .alasannya ,tidak mengguntungkan bagi orang asli papua namun merugikan bagi orang asli papua.

Pemerintah Daerah ,sebaiknya memperbaiki pola hidup orang asli papua dulu baru bicara pembangunan ,sementara Sifatnya orang asli papua pemalas dan rakus belum berubah maka pembangunan fisik yg dibangun pemerintah hanya dinimati org pendatang papua.alangkah baiknya pemerintah perbaiki pola hidup masyarakat papua tidak teratur ,pemalas kerja,rakus sex bebas,rakus konsumsi miras dll. agar org asli papua bisa hidup sehat,berkembang dan mandiri.

Kami minta kepada Gereja,Lsm,Mahasiswa agar bekerja sama Pemerintah Daerah untuk memberantas Peredaran Minuman Keras dan menolak kedatangan Pekerja Sex Komersial (PSK), sebab kedatangan mereka membawah penyakit HIV/AIDS.