FPDP Desak KPK Tangkap Empat Kepala Daerah di Papua

9 Desember 2014 konpakpapuapos Tinggalkan komentar

Penulis : Benny Mawel on December 4, 2014 at 11:11:10 WP
Editor : Albert Yomo
Jayapura, Jubi – Forum Penegak Demokrasi Papua (FPDP), Selasa (2/12), mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka mendesak KPK segera menangkap empat kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.

“Kami minta KPK segera memproses hukum terhadap para pejabat yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi. Para pejabat itu harus segera ditahan karena status mereka tersangka,” kata Ketua FPDP, Yan Matuan, kepada Jubi melalui siaran pers yang dikirim dari Jakarta, usai melakukan aksi.
Yan Matuan minta KPK tidak tebang pilih tangani perkara tipikor di wilayah timur Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat. “Jangan berlarut-larut memproses hukum para pejabat yang merampok uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri, “.
Empat Kepala Daerah yang dimaksud adalah Wali Kota Jayapura, Bupati Tolikara, Bupati Lani Jaya, dan Bupati Nabire. Wali Kota Jayapura, Benur Tommy Mano, terkait dana APBD 2005/2006 saat menjabat Kepala Dispenda Kota Jayapura. Kerugian negara hasil audit BPK sebesar Rp 20 milyar. Bupati Tolikara, Usman Wanimbo Genongga, diduga korupsi saat menjabat Kepala Keuangan di Kabupaten Mamberamo Tengah, APBD 2007/2008. Kerugian negara hasil audit BPK RI, sebesar Rp 25 milyar. Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom, terkait penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU). Hasil audit BPK RI, kerugian negara sebesar Rp 40 milyar. Bupati Nabire, Isayas Douw, diduga korupsi pembangunan lapangan terbang di Nabire APBD 2006/2007. Hasil audit BPK RI, kerugian negara sebesar Rp 35 milyar.
Sekretaris FPDP, Wermus Wenda, minta KPK harus menegakkan hukum demi pembangunan dan kesejateraan rakyat Papua. Bila tidak, Indonesaia akan gagal membangun Papua. “Penegakan hukum itu hukumnya wajib kalau pemerintah mau sejahterakan rakyat Papua,” tegasnya. (Benny Mawel)

PURON WENDA PIMPIN PENEMBAKAN DUA BRIMOB

Wednesday, 11-02-2015

Dari Prarekonstruksi Polda Papua

PURON WENDA PIMPIN PENEMBAKAN DUA BRIMOB

128 Views

Suasana prarekonstruksi yang digelar Polda Papua di sekitar Kampung Buton, kawasan Skyline, Distrik Jayapura Selatan, kemarin. (Foto : Asham/SP)09

Penembakan yang dilancarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap anggota polisi yang sedang melakukan patroli di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, 28 Juli tahun lalu menewaskan dua anggota polisi.
Dari hasil prarekonstruksi Polda Papua di sekitar bukit Kampung Buton, kawasan Skyline, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Selasa (10/2/2015), penembakan itu ternyata dipimpin langsung oleh Puron Wenda.
Dalam parekontruksi itu, sepuluh adegan yang diperagakan oleh pelaku dan korban tertembak dalam penyerangan.
Prarekontruksi dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyerangan yang dilakukan oleh Puron Wenda dan anggotanya yang mengakibatkan anggota polri bernama Bripda Yogi dan Bripda Zulkifli tertembak.
Hasil rekonstruksi itu terungkap, Puron Wenda bersama 12 orang anak buahnya menunggu anggota polisi yang sedang berpatroli di pinggir jalan. Saat itu sebanyak 8 orang melakukan patroli dari arah distrik Pirime menuju ke perbatasan di Wamena. Tiba-tiba di tengah jalan mereka diberondong senjata dari atas gunung, yang mengakibatkan dua anggota tewas di tempat kejadian dan tiga lainnya mengalami luka-luka.
Namun, mereka berhasil meyelamatkan diri dengan terjun ke jurang.
Usai menembak anggota polisi, Puron memerintahkan anggotanya mengambil senjata milik polisi yang terkena tembakan. Saat salah satu anggota Puron bernama Bagaya Wonda mengambil senjata jenis pistol dan menembak korban yang sudah terkapar, lalu Kulomli Wonda juga berhasil mengambil senjata milik anggota jenis V2 Sabhara, kemudian Neswin Wonda juga berhasil mengambil senjata milik anggota yang ada di TKP (tempat kejadian peristiwa).
Semua senjata yang berhasil diambil diserahkan ke Puron Wenda.
Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige, ketika ditemui di tempat prarekonstruksi mengatakan, prarekonstruksi dilakukan untuk menguatkan keterangan dua orang tersangka yang terlibat dalam penyerangan itu, yakni Neswin Wonda dan Wuyungga Tabuni, yang ditangkap di Wamena.
“Ini untuk melengkapi berkas perkara yang akan dikrim ke kejaksaan. Salah satu syaratnya adalah dilakukan rekontruksi. Rekonstruksi ini untuk mempermudah untuk penelitian berkas perkara di kejaksaan hingga saat penuntutan di tingkat pengadilan,” kata Patrige.
Menuruntanya, rekonstruksi penembakan yang dilakukan merupakan keterangan dua orang tersangka yang terlibat dalam penyerangan terhadap anggota polisi yang sedang patroli.
“Neswin Wonda dan Wuyungga Tabuni menjadi tersangka karena dalam penyerangan itu, bahkan ikut mengambil senjata milik anggota yang menjadi korban,” katanya.
Berdasarkan pengakuan tersangka, mereka mengaku sebagai pelaku penyerangan kepada anggota yang berpatroli itu, direncanakan di rumah Enden Wanimbo pada jam satu dinihari.
“Mereka dibagi tugas, setelah itu Puron Wenda menyerahkan senjata kepada anggotanya, lalu berjalan ke tempat penyerangan di Pirime Kabupaten Lanny Jaya,” ujarnya.
Penyerangan itu, kata Patrige, ada dua belas orang yang melakukan penyerangan terhadap anggota polisi yang sedang berpatroli saat itu. Penyerangan dipimpin langsung Puron Wenda dan anggotanya bernama Bagaya Wonda yang mengambil senjata jenis pistol, Kolomli Wonda, yang mengambil senjata V2 sabhara dan Neswin Wonda juga mengambil senjata V2 sabhara, lalu Oniara Wonda yang pengang senjata arsenal, Kuloi Wonda, Tier Wonda, Yandua Telenggen, Wuyunggu Tabuni, Imo wonda dan Kulomabuk Wonda.

KPK SEGERA TANGKAP BUPATI LANNY JAYA BEFA JIGIBALOM, ATAS DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH TA.2013

Konpak –Papua Beserta Seluruh Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Minta Polda Papua ,Kejati Papua,Kpk Pusat Dan Kejangung RI. Segera Tangkap Bupati Lanny Jaya Karena Diduga Menggelapkan Dana Rp 16,764,400,000.00; Milyard

 Jakarta –Komite Nasional Pemuda Pancasila  Anti Korupsi Provinsi Papua ( KONPAK – PAPUA ) Bersama Seluruh Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya dari Beam –Kuyawage 10 distrik  meminta kepada Aparat Penegak Hukum khususnya yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi  yakni : Kapolda Papua,Kejati Papua, Kejangung RI dan KPK pusat  untuk segera memanggil dan menangkap Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom, karena kami  menduga bahwa Bupati Befa Jigibalom telah menggelapkan dana APBD Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 16.764.400.000,00; milyard.
Ketua Konpak -Papua, Detius Yoman, mengatakan, dugaan kami  itu diperkuat dengan data yang diperoleh pihaknya, dimana pada awal tahun 2013 lalu,  Bupati lanny jaya Befa Jigibalom, perintahkan  Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Lanny Jaya, Petrus Wakerkwa untuk segera memberikan surat kuasa kepada bendahara pengeluaran saudara Selianus Wakur,SE untuk mencairkan dana   .

Kami meneliti data dalam SP2D ,kami telah menemukan hasil dari pada sejumlah dana di keluarkan oleh bendahara pengeluaran DPPKAD atas permintaan /Perintah Bupati kepada kabag keuangan dan bendahara pengelaran  untuk segera mencairkan ,akhirnya  Pada 1 Januri 2013, melalui bendahara pengeluaran DPPKAD atas nama Selianus Wakur, SE mencairkan dana melalui Nomor Rekening  704211006000016 di Bank BPD Papua Cabang Tiom.

“Berikut ketetarangan /perincian pencairan dana hibah Ta.2013 Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana  ( SP2D),

1.       Pencairan Pertama (18/1/2013) sebesar Rp. 9,275,000.000,00.

2.       Pencairan Kedua (21/1/2013) sebesar Rp. 1,874,400,000.00.

3.       Pencairan Ketiga (23/3/2013) sebesar Rp. 1,000,000,000.00.

4.       Pencairan Ke empat (23/1/2013) sebesar Rp.715,000,000.00.

5.       Pencairan Kelima (25/1/2013 sebesar Rp.2,400,000,000,00.

6.       Pencairan Keenam (25/1/2013) sebesar Rp. 500,000,000,00.

7.       Dan pencairan Ketujuh (13/2/2013) sebesar Rp.1,000,000,00,”

“Sesuai data  pencairan dana terdapat di SP2D kami laporkan Dir Reskrimsus Polda Papua, soal dugaan korupsi dana hibah TA 2013, seluruh masyarakat Lanny Jaya terkejut dan heran karena pencairan, pengeluaran dana sebesar ini tidak sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan, dimana 18 Januari 2013, KNPI Lanny Jaya tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan tapi kok ada bantuan dana belanja hibah KNPI Rp 250 juta,`yang berikut Belanja Hibah Operasional Kampung Sebesar Rp. 25 juta dinilai kurang volume dana karena biasanya operasional kepala-kepaka  kampung terima per kepala kampung Rp 100 juta melalui dinas terkait, namun pada saat itu Bupati lanny jaya berikan dana bantuan operasional kampung  hanya Rp 25 juta saja, ketiga Belanja Fasilitator Keamanan Sebesar Rp. 2.500.000.000 ,bantuan kepada keamanan ini tidak jelas pemberiannya kepada siapa ? apakah bantuan untuk keamanan TNI atau Polisi sebab aparat keamanan yang ada di Lanny Jaya  ada 3 keamanan yakni : TNI Pasukan dari  Siliwanggi ,Koramil  Tiom,sedangkan Keamanan dari pihak  kePolisian  ada dua yakni ; Brimob dari Kelapa Gadi Jakarta dan Kapolsek Tiom jadi bantuan keamanan tentu saja tidak jelas pemberian dan penerimanya,”.

Ketua Konpak –Papua Detius Yoman menilai, pencarian dana sebanyak Rp 16,764,400,000.00 sangat tidak masuk akal dan tidak wajar , sebab aktivitas pemerintah di kabupaten lanny jaya sendiri pada saat itu  belum normal baik karena masih nuansa tahun baru dan momen Pilgub Papua jadi orang-orang pada sibuk semua dan pada saat itu juga  ada di lanny jaya tapi saya tidak melihat aktivitas pemerintahan seperti biasanya.

jumlah yang harus terima per kepala kampung Rp. 100,000,000.00, namun yang di bayar hanya Rp. 25 juta per kepala kampung sedangkan sisanya Rp 75 juta nanti  dibayarkan setelah pemiliha gubernur kata bupati Befa Jigibalom , dilihat dari pembayaran operasional kampung hanya separuh 25 juta menurut hemat saya sebagai uang pelicing  dan 75 juta di tahan sebagai jaminan  suara,ada suara rekaman saya pegang sebagai ,saat itu  Kata bupati Befa Jigibalom kepada kepala –kepala bahwa dana Rp 75 juta akan dibayarkan setelah pemilihan gubernur  untuk itu dana 75 juta saya  tahan sebagai jaminan suara pilgub  pada tanggal 29 janoari 2013 baru di bayarkan  kata bupati di kediamannya ,” jelasnya.

Dijelaskannya, dana sebesar itu, diyakini digunakan untuk kepentingan kegiatan lain, karena Januari 2013 hingga akhir Februari 2013, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Lanny Jaya belum diserahkan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lanny Jaya.
Parahnya lagi, anggaran tersebut peruntukannya tidak jelas, alias masyarakat tidak tahu dana itu digunakan untuk  apa. Apakah untuk kepentingan masyarakat ataukah kepentingan  pilgub papua sebab pak bupati sendiri salah tim pemenang nomor 3 LUKMEN.

 Bukti-bukti pencairan anggaran sudah kami miliki seperti SP2D,” ungkapnya.
Ditambahkannya, anehnya lagi anggaran sebesar itu, dihabiskan dalam kurung waktu dua bulan saja, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas pula. “Ini kan aneh bagi kami, karena DPA belum dibagikan, dana sudah dicairkan,” tukasnya lagi.
Mengenai hal itu, pihaknya telah melayankan laporan kepada Reskrimsus Polda Papua pada tanggal 13 Maret 2013, namun hingga saat ini belum juga ada menindaklanjutinya, dalam hal ini memanggil dan memeriksa Bupati Befa Jigibalom, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Lanny Jaya Petrus Wakerkwa  dan Bendahara Pengeluaran saudara Selianus Wakerkwa,SE.
“Kami minta Kapolda Papua segera dan secepatnya memanggil , jangan menunda-nuda  waktu pemeriksaan, karena bisa saja pihak yang diduga melakukan korupsi ini menghilangkan barang bukti. Polda Papua jangan melindunggi dan membela para pelaku kejahatan korupsi  keuangan Negara dan jangan berikan hak istimewa bagi pejabat, karena hukum di Indonesia ini adalah semua sama diperlakukan dihadapan hukum,” pungkasnya

Apa bila eksekutif,legislatif dan yudikatif membela koruptor di papua sama saja para pembela ikut menikmati hasil dari pada uang haram ,

Provinsi Papua dan Papua Barat  adalah Wilayah kaya raya sumber daya Alam ,beragam suku & bahasa,saya bangga menjadi sekelumit bagian dari jutaan isi di dalamnya tapi penyakit koruptor para pejabat papua yg mewabah sindrom malapetaka bagi rakyatnya Papua .Hukuman mati bagi koruptor bukan solusi tidak akan pernah terwujud efektifitasnya,jika yg membuat UU adalah pelanggar UU istilah kata "maling teriak maling" tetap ada saja kendala & alasan-alasan yg tidak masuk akal jika suatu saat seorang koruptor dihadapkan kemeja kematian ujung-ujungnya batal dengan argumen tertentu.
Alangkah baiknya sita harta koruptor & penjarakan serta jangan ada fasilitas mewah dalam sel,miskinkan dia tidak perlu hukuman mati.

Sesuai dengan fakta di lapangan bahwa di  provinsi papua pada umumnya  kabupaten lanny jaya pada khusunya , terjadi kejahatan tindak pidana korupsi semakin meningkat,karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang yakni : Ekonomi, Pendidikan ,kesehatan dan social budaya . oleh karena itu, kami minta melakukan upayah pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu di lakukan secepat mungkun karena Ulahnya para pejabat papua baik eksekutif ,legislative dan yudikatif ,orang papua merasa kecewa 

Kerap Diancam OPM, Bupati Lanny Jaya Akui Pernah Beri Uang

By Katharina Janur

on Agu 02, 2014 at 20:39 WIB

• Share
• Comment (4)

Massa OPM (Antara)

Liputan6.com, Jayapura - Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Papua mengaku kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Enden Wanimbo kerap meminta uang kepada kepala daerah setempat dan juga sejumlah pejabat.

Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom mengaku pernah memberikan uang sekitar Rp 100 juta kepada Enden Wanimbo. Uang tersebut diminta Enden untuk keberangkatannya ke Vanimo, Papua Nugini, beberapa waktu lalu, guna menghadiri pertemuan negara-negara Pasifik.

Befa mengklaim sejak pemberian uang tersebut, kelompok Enden masih terus meminta uang kembali kepada pihaknya. Bahkan pernah ada permintaan Enden kepada Bupati Befa agar memberikan uang sekitar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Namun ia menolak memberikan, dengan alasan takut digunakan untuk membeli senjata api ataupun amunisi.

"Hingga saat ini, jika permintaan mereka hanya Rp 5 juta sampai Rp 20 juta, pasti akan saya berikan. Lebih dari itu tidak. Saya tidak mungkin memberikan uang lebih kepada kelompok ini. Sebab bagaimana nantinya jika mereka membeli amunisi dan senjata. Ada kemungkinan senjata itu akan memakan korban dan bisa jadi korbannya adalah diri saya sendiri," jelas Befa, Sabtu (2/8/2014).

Bahkan sampai sekarang kelompok ini terus mengancam Bupati Befa karena permintaan mereka meminta uang tidak dituruti.

"Enden terus ancam saya akan melaporkan kepada TNI-Polri dengan ancaman saya pernah memberikan uang kepada mereka. Saya tidak takut. Saya lontarkan kembali ke Enden, silakan laporkan saya ke polisi atau TNI untuk masalah uang itu. Dia terus teror saya, karena uang yang diminta tidak pernah saya berikan lagi dengan jumlah besar," ujar Befa.

Kelompok Enden Wanimbo dituding oleh aparat keamanan yang selama ini bertanggung jawab dalam aksi penembakan dan kekerasan yang terjadi di Lanny Jaya.

Sebelumnya berturut-turut dalam beberapa hari terakhir, penembakan terjadi di Lanny Jaya. Korban tewas akibat kejadian itu adalah 2 polisi dan 5 anggota OPM. Kelompok Enden juga merampas 4 senjata api milik polisi dalam baku tembak pada 28 Juli lalu.

Baca juga:

TNI: 20 Anggota OPM Baku Tembak 4 Jam di Lanny Jaya
MRP Klaim Tak Ada OPM di Tanah Papua
Anggota TNI Korban Penembakan OPM Dievakuasi ke Jayapura

KONPAK PAPUA, MENOLAK KEBERADAAN PSK PAPUA

Keberadaan psk luar papua,membunuh orang asli papua

 Jayapura ,31 Desember 2014, Ketua Umum Detius Yoman ,menolak dengan tegas kedatangan PSK luar papua menyebar di seluruh plosokTanah Papua .

Komite nasional pemuda pancasila –anti korupsi Indonesia papua, minta kepada walikota jayapura serrta Pemerinttah kaupaten Jayawijaya, Nabire, Sarmi, Korom, Paniai, Dogiai, Mimika . segera tutup tempat lokalisasi atau tempat mangkal para PSK seperti panji pijat, losmen, bar, diskotik , warung makan yang ada .

Saya sangat kecewa terhadap Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota yang menerbitkan Surat Ijin Usaha kepada pedatang luar papua untuk Membuka Usaha Losmen,Bar,Diskotik,Panji Pijat Tradisional dan Miras.

Pemerintah daerah harusnya lihat Jumlah penduduk orang asli papua. Dilihat dari jumlah penduduk orang asli papua saat ini  hanya 25% dari pada jumlah penduduk saudar-saudar kita pendatang  kurang lebih 75 % . angka kelahiran orang asli papua  menurun dan angka kematian orang asli papua meningkat setiap tahun. angka pengidap penyakit HIV/AIDS bagii  orang asli papua sangat tinggi . kondisi kondisi saat ini terjadi  sangat cepat.

Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten Kota agar segera cabut surat ijin usaha dan harus menolak kehadiran para PSK luar papua.

Pemerintah provinsi papua terkesan berikan peluang bagi PSK.Kami sangat kecewa atas komentar Gubernur Papua, Lukas Enembe ,saat kunjungan kerja di Kabupaten Paniai baru-baru ini ,mengijinkan nona-nona PSK pake kondom. Harusnya pak gubernur papua menolak kedatangan para psk luar papua ,bukan ijinkan PSK .hal ini merupakan kesalahan vatal oleh kepala daerah.

Saya minta kepada Bupati Paniai ,Bupati Jayawijaya, Bupati Mimika, Bupati Jayapura, Wali Kota Jayapura,Bupati merauke, bupati sorong, bupati biak numpor dan  segera Cabut Surat Ijin Tempat Usaha Losmen, Bar, Diskotik, Pijat Tradisional serta tempat lokalisasi se tanah papua .alasannya ,tidak mengguntungkan bagi orang asli papua namun merugikan bagi orang asli papua.

Pemerintah Daerah ,sebaiknya memperbaiki pola hidup orang asli papua dulu baru bicara pembangunan ,sementara Sifatnya orang asli papua pemalas dan rakus belum berubah maka pembangunan fisik yg dibangun pemerintah hanya dinimati org pendatang papua.alangkah baiknya pemerintah perbaiki pola hidup masyarakat papua tidak teratur ,pemalas kerja,rakus sex bebas,rakus konsumsi miras dll. agar org asli papua bisa hidup sehat,berkembang dan mandiri.

Kami minta kepada Gereja,Lsm,Mahasiswa agar bekerja sama Pemerintah Daerah untuk memberantas Peredaran Minuman Keras dan menolak kedatangan Pekerja Sex Komersial (PSK), sebab kedatangan mereka membawah penyakit HIV/AIDS.