Jum'at, 07 November 2014 13:13
JAYAPURA
— Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan tegas menyatakan hingga saat ini
lembaga tersebut belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pemekaran
Provinsi. Hal itu diungkapkan Ketua MRP Timotius Murib kepada wartawan
di Swiss-Bel Hotel Kamis (06/11) siang. Ia mengatakan pihaknya selama
ini hanya menampung aspirasi pemekaran untuk kabupaten/kota.
“MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran Provinsi yang diusulkan atau aspirasi yang kami dengar dari masyarakat, yaitu Provinsi Papua Tengah, Selatan dan Papua Barat Daya. Dan sampai hari ini MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran itu,” ucap Murib.
Pemekaran sendiri dianggapnya bukan solusi untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat Papua, yang paling dibutuhkan adalah bagaimana caranya para kepala daerah melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dari dana yang sudah diterima.
“Dana otonomi khusus itu besar, dan kebijakan gubernur membagi 80-20 itu sudah jelas. Sekarang tinggal action dari eksekutor-eksekutor, terutama bupati/walikota, kepala dinas terutama pendidikan dan kesehatan itu harus mendapat perhatian baik, sehingga benar-benar memihak ke rakyat,” katanya.
Untuk isu pemekaran provinsi yang sempat digulirkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Murib mengingatkan, jangan seperti Papua yang lahir tanpa undang-undang yang jelas, dan hal ini ditegaskannya tidak boleh terulang lagi.
“Saya sangat berharap kasus ini tidak terulang lagi. Tapi kalau bisa mari duduk sama-sama dan lakukan secara administrasi dengan melihat benar-benar masyarakat setempat apakah sudah siap untuk bersaing dengan pengaruh global. Saya tidak bilang pengaruh dari teman-teman dari non Papua ya, tetapi pengaruh global,” cetusnya.
Menanggapi itu, Murib meminta orang asli Papua harus belajar dan siap untuk bersaing di bidang ekonomi. Jika pemekaran dipaksakan maka masyarakatlah yang akan tergilas dengan kemajuan orang lain.
“Mungkin dengan kesempatan sekarang ini, apalagi dengan adanya dana Otsus 80 persen yang mana berpihak kepada pembangunan ekonomi, kita memberikan pemahaman pendidikan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bisa berdagang dan bisa berusaha. Itu dulu,” katanya.
Sebelumnya. Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan, tidak ada rencana pembentukan provinsi baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua sebagaimana dinyatakan sejumlah kalangan.
Gubernur mengatakan, pemerintah Provinsi Papua hanya menyetujui usulan pembentukan 22 daerah otonomi baru (DOB) tingkat kabupaten/kota lantaran sudah melalui mekanisme yang benar.
Sementara wacana pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan yang didengung-dengungkan sejumlah pihak, ujarnya, tak didukung pemerintah Provinsi Papua. (ds/don)
JAYAPURA
— Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan tegas menyatakan hingga saat ini
lembaga tersebut belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pemekaran
Provinsi. Hal itu diungkapkan Ketua MRP Timotius Murib kepada wartawan
di Swiss-Bel Hotel Kamis (06/11) siang. Ia mengatakan pihaknya selama
ini hanya menampung aspirasi pemekaran untuk kabupaten/kota.“MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran Provinsi yang diusulkan atau aspirasi yang kami dengar dari masyarakat, yaitu Provinsi Papua Tengah, Selatan dan Papua Barat Daya. Dan sampai hari ini MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran itu,” ucap Murib.
Pemekaran sendiri dianggapnya bukan solusi untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat Papua, yang paling dibutuhkan adalah bagaimana caranya para kepala daerah melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dari dana yang sudah diterima.
“Dana otonomi khusus itu besar, dan kebijakan gubernur membagi 80-20 itu sudah jelas. Sekarang tinggal action dari eksekutor-eksekutor, terutama bupati/walikota, kepala dinas terutama pendidikan dan kesehatan itu harus mendapat perhatian baik, sehingga benar-benar memihak ke rakyat,” katanya.
Untuk isu pemekaran provinsi yang sempat digulirkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Murib mengingatkan, jangan seperti Papua yang lahir tanpa undang-undang yang jelas, dan hal ini ditegaskannya tidak boleh terulang lagi.
“Saya sangat berharap kasus ini tidak terulang lagi. Tapi kalau bisa mari duduk sama-sama dan lakukan secara administrasi dengan melihat benar-benar masyarakat setempat apakah sudah siap untuk bersaing dengan pengaruh global. Saya tidak bilang pengaruh dari teman-teman dari non Papua ya, tetapi pengaruh global,” cetusnya.
Menanggapi itu, Murib meminta orang asli Papua harus belajar dan siap untuk bersaing di bidang ekonomi. Jika pemekaran dipaksakan maka masyarakatlah yang akan tergilas dengan kemajuan orang lain.
“Mungkin dengan kesempatan sekarang ini, apalagi dengan adanya dana Otsus 80 persen yang mana berpihak kepada pembangunan ekonomi, kita memberikan pemahaman pendidikan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bisa berdagang dan bisa berusaha. Itu dulu,” katanya.
Sebelumnya. Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan, tidak ada rencana pembentukan provinsi baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua sebagaimana dinyatakan sejumlah kalangan.
Gubernur mengatakan, pemerintah Provinsi Papua hanya menyetujui usulan pembentukan 22 daerah otonomi baru (DOB) tingkat kabupaten/kota lantaran sudah melalui mekanisme yang benar.
Sementara wacana pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan yang didengung-dengungkan sejumlah pihak, ujarnya, tak didukung pemerintah Provinsi Papua. (ds/don)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar