Tujuh Perwakilan Suku di Papua Ancam Tutup Freeport

Penulis : Arjuna Pademme on October 14, 2014 at 00:43:32 WP Editor : Syam Terrajana

Bupati Mimika Ketika Menemui Pendemo Karyawan Tujuh Suku – Jubi/Eveerth

Jayapura, Jubi – Tujuh suku pemilik hak ulayat area pertambangan PT. Freeport Indonesia yakni Damal, Komoro, Amungme, Dani, Mee, Moni dan Nduga, mengancam akan menutup tambang raksasa di Mimika, Papua itu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemberdayaan Tujuh Suku, Manase Degey mengatakan, ancaman itu akan jadi kenyataan, jika manajemen PT. Freeport tak memenuhi tuntutan mereka. Pihaknya ingin adanya Departemen Pemberdayaan Tujuh Suku.
Menurutnya, tujuh suku memberikan batas waktu selama beberapa hari kedepan kepada manajemen PT. Freeport, untuk menjawab tuntutan mereka. Jika tidak, perwakilan tujuh suku akan difasilitasi Bupati Mimika, akan berangkat ke New Orleans, Amerika bertemu dengan pemilik saham perusahaan yakni Richard C. Adkerson.
“Pilihan kedua, kami akan menutup total aktivitas pertambangan PT. Freeport. Kami siap mati diatas kekayaan alam kami. Selama ini kami merasa ditipu, dibodohi. Hak-hak kami, karyawan serta masyarakat tujuh suku tidak dihargai,” kata Manase Degey via teleponnya kepada Jubi, Senin (13/10).
Kata Manase Degey, pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan mereka, hingga manajemen PT. Freeport memenuhi pembentukan Departemen Pemberdayaan Tujuh Suku.
“Kami menuntut adanya departemen pemberdayaan, karena memberdayakan karyawan dan masyarakat tujuh suku dulu, barulah mengembangkan kompetensinya,” ucapnya.
Dikatakan, perjuangan membentuk Depertemen Pemberdayaan Tujuh Suku, karena mereka ingin maju seperti masyarakat lain. Pihaknya ingin agar hak-hak masyarakat tujuh suku diproteksi.
Sebelumnya, Rabu (8/10) sekitar pukul 01:00 WIT, ribuan pekerja dari tujuh suku memalang jalan utama yang menjadi penghubung ke sejumlah di area tambang Freeport. Mereka menuntut agar manajemen PT. Freeport mementuk departemen untuk mereka.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang datang ke lokasi menemui massa karyawan mengatakan, hal itu telah diperjuangkan para karyawan dari tujuh suku sejak empat tahun lalu.
“Pimpinan PT. FI, Rozik Sucipto pernah telah menjanjikan memberikan departement sendiri. Namun hingga kini, belum juga diakomodir. Oleh karena itu pekerja masyarakat tujuh suku menuntut agar PT. FI dapat menanggapi serius apa yang mereka inginkan,” kata Eltinus kala itu. (Arjuna Pademme)