Sabtu, 08 November 2014 11:27
Kedua, sejak Otsus Papua berlaku pada 2001 silam baik Pemprov Papua maupun Pemerintah Pusat belum pernah secara serius membicarakan pemberantasan kemiskinan di Papua. Ketiga, permasalahan yang tengah dihadapi pemerintah dan rakyat Papua makin kompleks dan rumit dan belum dibereskan seperti masalah keterbelakangan, keterisolasian, penyakit, bencana alam dan lain-lain belum dibereskan.
“Masalah-masalah ini belum diselesaikan, datang lagi sampah dari wilayah lain, akhirnya Papua dinyatakan sebagai tong sampah. Artinya, orang miskin di Papua belum diselesaikan mau datang lagi orang lain,” tutur Timotius Murib.
Karenanya, tukas Timotius Murib, pihaknya mengimbau kepada Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat lebih baik mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) di Papua untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang ada di Papua dari pada mendatangkan orang miskin ke Papua.
“Konsekuensinya, program transmigrasi ke Papua makin menambah beban daerah ini,” tegas Timotius Murib. (mdc/don/l03/par)
Timotius : Lebih Penting Kelola SDA untuk Sejahterakan Masyarakat Indonesia di Papua
JAYAPURA
– Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak tegas program transmigrasi, yang
diusung Kabinet Kerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wapres Drs. H.
Jusuf Kalla (JOKOWI-JK), yakni mendatangkan orang miskin dari wilayah
Provinsi lain di Indonesia khususnya ke Provinsi Papua. Gubernur Papua
Lukas Enembe, S.IP., M.H., sebelumnya juga menyatakan menolak program
transmigrasi ke Papua.
Ketua MRP Timotius Murib ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Jumat (7/11) menjelaskan pihaknya menolak program transmigrasi ke Papua dengan alasan. Pertama, jumlah penduduk di Provinsi Papua sebanyak 3-4 Juta lebih, masing-masing orang asli Papua sebanyak 1,4 Juta lebih. Dan yang lainnya adalah non Papua. Orang asli Papua mendiami 5 wilayah adat dan 250 suku, yang hidup dibawah garis kemiskinan.
JAYAPURA
– Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak tegas program transmigrasi, yang
diusung Kabinet Kerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wapres Drs. H.
Jusuf Kalla (JOKOWI-JK), yakni mendatangkan orang miskin dari wilayah
Provinsi lain di Indonesia khususnya ke Provinsi Papua. Gubernur Papua
Lukas Enembe, S.IP., M.H., sebelumnya juga menyatakan menolak program
transmigrasi ke Papua. Ketua MRP Timotius Murib ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Jumat (7/11) menjelaskan pihaknya menolak program transmigrasi ke Papua dengan alasan. Pertama, jumlah penduduk di Provinsi Papua sebanyak 3-4 Juta lebih, masing-masing orang asli Papua sebanyak 1,4 Juta lebih. Dan yang lainnya adalah non Papua. Orang asli Papua mendiami 5 wilayah adat dan 250 suku, yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Kedua, sejak Otsus Papua berlaku pada 2001 silam baik Pemprov Papua maupun Pemerintah Pusat belum pernah secara serius membicarakan pemberantasan kemiskinan di Papua. Ketiga, permasalahan yang tengah dihadapi pemerintah dan rakyat Papua makin kompleks dan rumit dan belum dibereskan seperti masalah keterbelakangan, keterisolasian, penyakit, bencana alam dan lain-lain belum dibereskan.
“Masalah-masalah ini belum diselesaikan, datang lagi sampah dari wilayah lain, akhirnya Papua dinyatakan sebagai tong sampah. Artinya, orang miskin di Papua belum diselesaikan mau datang lagi orang lain,” tutur Timotius Murib.
Karenanya, tukas Timotius Murib, pihaknya mengimbau kepada Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat lebih baik mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) di Papua untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang ada di Papua dari pada mendatangkan orang miskin ke Papua.
“Konsekuensinya, program transmigrasi ke Papua makin menambah beban daerah ini,” tegas Timotius Murib. (mdc/don/l03/par)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar